Garutplus.co.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali menegaskan komitmennya dalam mengaitkan program bantuan sosial dengan kepesertaan program Keluarga Berencana (KB). Hal ini ditunjukkan dalam peresmian penyambungan listrik gratis di Desa Cipinang, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Rabu (7/5/2025), sebagai bagian dari Festival Pelayanan Publik dan Hiburan “Bapak Kula Ketemu karo Warga, Abdi Nagri Nganjang ka Warga” Edisi VI.
Dalam acara tersebut, KDM melakukan penyalaan simbolik aliran listrik di rumah pasangan Mastur (45) dan Solehah (35). Di hadapan warga, ia menanyakan langsung status kepesertaan KB pasangan tersebut. Jika belum, ia meminta salah satu di antaranya segera mengikuti program KB.
“Silakan Ibu atau Bapak untuk segera menjadi peserta KB. Bapak, sebenarnya KB ini kan sebenarnya selain istri bisa juga suami. Banyak pilihannya. Suami di antaranya pakai pengaman. Bahasa Sundanya kondom. Ada juga vasektomi, tapi kan hari ini banyak yang mengharamkan itu. Tapi kan pemerintah tidak boleh maksa, ya kan? Mau pilih pakai KB apapun ya dipersilakan gitu lho! Mau kondom, mau vaksektomi, dipersilakan. Itu hak setiap warga untuk menentukan pilihannya,” ungkap KDM dalam dialog.
Solehah pun menjawab bahwa dirinya telah menjadi peserta KB, namun belum menggunakan kontrasepsi kembali karena baru melahirkan. Ia berencana menggunakan suntikan KB setelah masa nifas selesai.
“Insyaallah saya kembali akan ber-KB,” ujar Solehah sembari menyampaikan terima kasih atas bantuan listrik dan dukungan pembangunan rumah dari KDM.
Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, menjelaskan bahwa dari 36 penerima bantuan sambungan listrik, baru 20 yang merupakan peserta KB. Sisanya belum bisa mengikuti karena berbagai alasan, seperti usia lanjut, status sebagai orang tua tunggal, atau kondisi medis tertentu.
“Dari 36 penerima bantuan sambungan listrik, hanya 20 yang menjadi peserta KB. Mereka tidak menggunakan kontrasepsi karena sejumlah alasan. Di antaranya ada yang sudah masuk kategori lansia, jadi orang tua tunggal, belum menikah, dan baru melahirkan,” ujarnya.
Contohnya, lanjut Siska, ada seorang ibu yang tidak bisa dipasangi implan karena tekanan darah tinggi dan tidak bisa memakai IUD karena sedang haid. Ia dijadwalkan datang kembali minggu depan setelah haid selesai.
Siska menegaskan bahwa pilihan kontrasepsi sepenuhnya diserahkan kepada pasangan usia subur. Pemerintah hanya bertugas menyediakan beragam pilihan dan menjamin aksesnya. Ia juga menambahkan bahwa Gubernur KDM memberikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi pria yang bersedia menjalani vasektomi, guna mendorong peran aktif laki-laki dalam program KB.
“Pak Gubernur juga menekankan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun keluarga,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menyebutkan bahwa pelayanan KB tetap berjalan rutin sepanjang tahun. Pelayanan dalam acara “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” bukan mobilisasi massal, melainkan bagian dari layanan reguler.
Eni menambahkan, pihaknya sedang mendata calon peserta KB untuk pelayanan serentak metode operasi pria (MOP) dan wanita (MOW) dalam rangka hari jadi Kabupaten Cirebon, 17 Mei 2025. Hingga kini, sudah terdaftar 18 peserta MOP dan 231 peserta MOW dari 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon.
“Kalau itu enggak ada hubungannya dengan bantuan sosial. Beda dengan hari ini, di mana pelayanan ditujukan bagi penerima bantuan pemasangan listrik gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” pungkas Eni.***
