Garutplus.co.id – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Barat segera melanjutkan gerakan Jabar Nyaah ka Indung yang telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada 11 April 2025 lalu. PKK Jabar meluncurkan gerakan Nyaah ka Indung di tengah acara Halalbihalal Idulfitri 1446 H yang berlangsung di Sekretariat PKK Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, pada 24 April 2025.
“Hari ini kami TP PKK Jabar mengangkat 10 ibu asuh yang berasal dari warga sekitar kantor PKK Jabar. Sepuluh ibu tersebut mendapat bantuan berupa uang tunai dan kebutuhan pokok,” ungkap Ketua TP PKK Jawa Barat, Siska Gerfianti, saat memberikan arahan kepada pengurus TP PKK Jawa Barat periode 2025-2030.
Selain mengangkat ibu asuh, PKK Jabar juga mengangkat 10 anak untuk mendapatkan bantuan dari pengurus TP PKK Jabar melalui program PKK Jabar Nyaah ka Budak. Program ini juga memberikan bantuan rutin setiap bulan, mirip dengan PKK Jabar Nyaah ka Indung.
Siska menjelaskan, 10 penerima bantuan ini merepresentasikan bidang kerja TP PKK. Di mana empat bidang dan kelompok kerja memiliki masing-masing dua ibu asuh, sementara dua sisanya menjadi tanggung jawab ketua dan sekretariat. Begitu pula dengan anak asuh yang berjumlah 10 orang.
“Tolong nanti setiap bulan Ibu/Bapak datang langsung ke ibu asuh masing-masing. Tengok mereka dan ajak ngobrol, sehingga mereka tidak lagi merasa sendirian. Jadi, selain mengirimkan bantuan rutin, berbicaralah dengan mereka,” ungkap Siska, yang secara pribadi memiliki tiga ibu asuh sekaligus.
Lebih lanjut, Siska menjelaskan bahwa gerakan PKK Jabar Nyaah ka Indung dan Nyaah ka Budak merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Dedi Mulyadi pada pelantikan TP PKK Jawa Barat di Kota Depok pada 11 Maret 2025. Saat itu, Dedi meminta agar program-program PKK langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya keluarga, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh keluarga-keluarga di Jawa Barat.
Siska juga mengingatkan para pengurus untuk membuka mata dan telinga di tengah masyarakat. Setiap masalah yang muncul harus segera dikoordinasikan dengan kader PKK setempat, dan diusahakan untuk ditangani di tempat. Jika tidak memungkinkan, PKK akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan aparat kewilayahan.
“Kalau Ibu/Bapak bertemu anak berkeliaran di jalan, tanya sekolah atau tidak. Apakah putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Kita bantu koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk keperluan belajar di Paket A, B, atau C. Jangan lupa datanya diinput pada link yang telah disediakan. Kita harus bergerak cepat. Titipkan kepada kader setempat untuk melakukan pemantauan.”
Di sisi lain, Siska meminta pengurus TP PKK untuk mengembangkan program sesuai dengan perkembangan zaman, mengingat adanya pergeseran usia ibu di masyarakat. Bahkan, sejumlah Ketua TP PKK Kabupaten dan Kota kini berasal dari kalangan milenial dan zilenial.
“PKK harus berubah. Kita tidak bisa hanya bergerak di keramaian. Program PKK harus selaras dengan perkembangan zaman sekaligus menyentuh langsung keluarga,” tandas Siska.***
