Garutplus.co.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencana untuk menjadikan partisipasi dalam program keluarga berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria, sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial dan beasiswa pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dengan tema “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Bale Asri Pusdai Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin (28/4/2025).
Menurut Dedi, temuan lapangan tentang banyaknya keluarga miskin dengan jumlah anak yang sangat banyak mendorongnya untuk memikirkan kebijakan ini. Ia mencontohkan, dalam kunjungannya ke Majalengka, ia bertemu dengan sebuah keluarga yang memiliki 10 anak, dan sang ibu sedang hamil anak ke-11. “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 M tetap tidak punya anak,” ungkapnya.
Temuan ini menjadi dasar Dedi untuk mendorong partisipasi KB sebagai syarat untuk menerima berbagai bantuan. Ia meminta dukungan dari beberapa menteri terkait, seperti Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), untuk mewujudkan kebijakan tersebut.
Rencana tersebut mencakup sejumlah bantuan, seperti bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov yang hanya dapat diterima oleh keluarga yang sudah mengikuti program KB, serta beasiswa untuk anak-anak yang orang tuanya sudah ber-KB. “Nanti ada 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh menerima bantuan sambungan baru tapi harus KB dulu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi juga menekankan pentingnya partisipasi laki-laki dalam program KB. “Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki,” tegasnya. Dedi percaya bahwa beban reproduksi tidak seharusnya hanya ditanggung oleh perempuan, melainkan juga harus melibatkan laki-laki.
Ke depan, data penerima bantuan sosial akan diintegrasikan dengan data kependudukan yang mencatat status partisipasi dalam program KB. “Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu,” ujar Dedi dengan tegas, yang disambut aplaus dari peserta rapat.
Dedi juga merencanakan untuk memberikan penghargaan bagi desa-desa yang berhasil dalam implementasi KB dan indikator pembangunan lainnya. Desa yang mencapai kriteria Desa Istimewa akan menerima hadiah stimulus pembangunan senilai Rp 10 miliar. “Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp 200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp 1 miliar,” ungkap Dedi.
Dengan kebijakan ini, Dedi berharap dapat meningkatkan kualitas keluarga di Jawa Barat dan memastikan kesejahteraan yang lebih merata.
