Garutplus.co.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat menyampaikan langkah progresif dalam penyelenggaraan layanan keluarga berencana (KB) pria, khususnya metode vasektomi. Kegiatan ini menjadi bagian dari Festival Layanan Publik dan Hiburan “Abdi Nagri Nganjang ka Warga” yang diselenggarakan di Kabupaten Kuningan pada 2 Mei 2025.
Penyediaan layanan KB ini mencakup edukasi, konseling, serta pemasangan kontrasepsi. Dalam pernyataan langsung, Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyampaikan bahwa sebanyak 14 akseptor pria telah dilayani dalam program vasektomi hari itu. Kerja sama lintas sektoral dilakukan dengan DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang mengaitkan keikutsertaan program KB dengan penerimaan bantuan sosial.
Langkah ini pun mendapat penegasan melalui surat Sekretaris Daerah pada 30 April 2025 yang menginstruksikan optimalisasi integrasi program KB dan bantuan sosial. Gubernur juga menjanjikan insentif sebesar Rp 500 ribu untuk akseptor vasektomi, sebagai bentuk dorongan konkret.
Menariknya, DP3AKB telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam FGD untuk membahas khusus layanan KB pria, termasuk BKKBN, Kementerian Agama, MUI Jawa Barat, dan Bappeda. Dalam forum tersebut, Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei menegaskan bahwa secara umum vasektomi dinyatakan haram oleh MUI, namun bisa diperbolehkan dalam lima kondisi khusus. Pernyataan ini penting untuk menjembatani perbedaan pandangan di masyarakat, terutama di tengah upaya pemerintah memperluas cakupan layanan KB pria.
Siska sendiri menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menanggapi polemik hukum, melainkan fokus pada penyediaan pilihan kontrasepsi yang sesuai kebutuhan pasangan usia subur. Dalam hal ini, KB pria menjadi alternatif yang relevan, terutama jika istri tidak cocok dengan metode kontrasepsi tertentu. Ia menggarisbawahi bahwa jumlah anak yang banyak di keluarga miskin menjadi beban dalam pengasuhan, sehingga layanan KB menjadi intervensi penting untuk meningkatkan kualitas hidup.
Namun, Siska juga menyinggung sejumlah tantangan teknis, seperti keterbatasan provider vasektomi di kabupaten/kota serta belum mencukupinya dana operasional KB dari BKKBN untuk menjangkau seluruh calon penerima bantuan listrik desa dan Rutilahu. Karena itu, pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap.
Siaran pers ini memperlihatkan pendekatan komprehensif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat partisipasi KB pria melalui integrasi layanan dan insentif sosial, namun juga jujur mengungkap berbagai hambatan teknis dan budaya yang harus ditangani bersama.
