Garutplus.co.id – Polemik perizinan pabrik sepatu PT Ultimate Noble Indonesia (UNI) di Cibatu, Garut, terus menjadi sorotan. Setelah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat mendesak evaluasi perizinan dan menyoroti dugaan pelanggaran hukum, tokoh pemuda Garut Utara, Burhan Jipang, angkat bicara mengecam pernyataan WALHI.
Kecaman Terhadap Pernyataan WALHI, Burhan Jipang menyayangkan pernyataan WALHI Jabar yang dinilai “sok tahu” terkait permasalahan di Kabupaten Garut, khususnya serapan tenaga kerja di Garut Utara.
Ia menilai WALHI tidak merasakan langsung penderitaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
“Kalau masyarakat lapar, apakah WALHI mau menanggung derita masyarakat tersebut? Jangan sembaranganlah kalau berstaitmen, harus dipikirkan terhadap beban di masyarakat, khususnya di masyarakat Garut Utara,” tegas Burhan.
Dukungan Terhadap Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Burhan Jipang menegaskan dukungannya terhadap investasi yang dapat menyerap tenaga kerja, sejalan dengan harapan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Gubernur Jawa Barat, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Garut.
Ia menekankan pentingnya investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut Utara.
“Kami mendukung penuh investasi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Garut Utara. Ini adalah solusi nyata untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup,” ujar Burhan.
Latar Belakang Polemik
Pernyataan Burhan ini muncul sebagai respons atas desakan WALHI Jabar kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi ulang perizinan PT UNI. WALHI menyoroti perbedaan nama perusahaan dalam perizinan (PT Silver Skyline Indonesia) dan operasional (PT UNI), serta dugaan pelanggaran regulasi.
Pernyataan Penutup, Burhan Jipang berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat segera menyelesaikan polemik perizinan ini, sehingga PT UNI dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Garut Utara. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, demi kepentingan bersama.
