Garutplus.co.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kini resmi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), sebuah transformasi yang memberikan kekuatan baru bagi lembaga ini. Meskipun nomenklatur BKKBN berubah, tugas dan fungsinya tetap utuh, dan kini terintegrasi sebagai bagian dari kementerian dengan kewenangan yang lebih besar.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, menjelaskan perubahan ini dalam acara buka puasa bersama dengan media di Bandung pada 18 Maret 2025. Dadi menjelaskan bahwa sebelum menjadi kementerian, BKKBN hanya bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Kini, Kepala BKKBN, yang juga menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, langsung melaporkan kepada Presiden.
Transformasi kelembagaan BKKBN ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kemendukbangga dan Perpres Nomor 181 Tahun 2024 tentang BKKBN. Perpres tersebut menetapkan bahwa Kemendukbangga bertanggung jawab atas urusan kependudukan dan pembangunan keluarga, sementara BKKBN tetap menjalankan tugas pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Kedua lembaga ini tetap terhubung, dengan Kemendukbangga menggunakan sumber daya BKKBN untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk.
Selain itu, Dadi menegaskan bahwa Kemendukbangga/BKKBN memiliki struktur yang menjangkau hingga ke tingkat daerah, berkat keberadaan perwakilan BKKBN di setiap provinsi dan penyuluh keluarga berencana (PKB) yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi BKKBN untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.
Sebagai tambahan, BKKBN bukan satu-satunya lembaga yang bertransformasi menjadi kementerian. Berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024, ada tujuh kementerian yang juga berfungsi sebagai badan, termasuk Kemendukbangga/BKKBN. Dalam struktur Kabinet Merah Putih, Kemendukbangga/BKKBN masuk dalam kluster III, yang mencakup kementerian yang fokus pada koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.
Dengan perubahan ini, peran BKKBN dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga semakin kuat dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan nasional.
