Garutplus.co.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, H.S Fahmi, mengingatkan pentingnya fokus Pemerintah Kabupaten Garut terhadap sektor kesehatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Senin (28/7/2025).
Menurut Fahmi, dengan adanya perubahan data terpadu kesejahteraan sosial (DTSEN), sekitar 200 ribu warga Garut terancam tidak lagi mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS).
“Ini bukan angka kecil. Jika tidak diantisipasi, akan terjadi lonjakan besar dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan dana yang memadai untuk mengatasi potensi krisis pelayanan kesehatan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan tidak boleh terdampak oleh efisiensi anggaran.
“Kita sepakat bahwa infrastruktur penting, tapi jangan sampai melupakan hak dasar masyarakat, salah satunya layanan kesehatan. Apalagi dalam kondisi pasca pandemi, kebutuhan masyarakat justru semakin besar,” ungkap Fahmi.
Fahmi berharap perubahan KUA dan PPAS ini tidak hanya menjadi penyesuaian teknis, tapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Garut.
