Bandung, GarutPlus.co.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan stunting di Jawa Barat, meskipun angka kasusnya menunjukkan tren penurunan. Upaya tersebut akan dilakukan dengan memperkuat peran Tim Penggerak PKK serta aparatur desa sebagai ujung tombak intervensi kesehatan di tingkat keluarga.
Komitmen itu disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan berlangsung di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Selasa (18/11/2025), dan dihadiri ribuan kader PKK se-Jawa Barat.
KDM mengungkapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar telah menyiapkan anggaran khusus bagi kader PKK untuk melakukan pendataan masalah kesehatan warga. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan penanganan kesehatan masyarakat, termasuk stunting dan berbagai penyakit lain.
“Nanti kita menghitung biaya penanganannya selama setahun, stunting berapa sih setahun, kemudian lepra berapa dalam setahun, TBC berapa dalam setahun dan itu akan kami biayai sampai selesai dan nanti yang jadi pemandunya adalah kader PKK,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah desa kini memiliki ruang lebih besar untuk fokus pada aspek kesehatan setelah pembangunan infrastruktur desa diambil alih oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, dana desa dapat dimaksimalkan untuk intervensi penanganan stunting di tingkat lokal.
Dalam momentum HKG PKK ke-53 tingkat Jabar, KDM kembali mengingatkan esensi gerakan PKK sebagai kekuatan yang hadir untuk membebaskan masyarakat dari berbagai persoalan sosial, termasuk kesehatan keluarga dan tumbuh kembang anak.
