GarutPlus.co.id — Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aula Kecamatan Cibalong, pada Selasa, 21 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur pemerintahan kecamatan dan desa, unsur PKK, tenaga pendamping sosial, serta perwakilan tokoh masyarakat.
Kabid Perlindungan Anak DPPKBPPPA Kabupaten Garut, Linlin, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan bahwa peran aparatur sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat akar rumput.
“Sebagai aparatur pemerintahan, kita adalah garda terdepan dalam memberikan perlindungan. Banyak kasus kekerasan tidak terlaporkan karena korban tidak tahu harus ke mana melapor, atau merasa takut. Di sinilah pentingnya aparatur hadir, bukan hanya secara administratif, tapi juga secara empatik,” ujar Linlin.
Ia menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Garut masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Bentuk kekerasan yang terjadi beragam — mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran.
Linlin menekankan tiga hal utama yang perlu diperkuat oleh aparatur dalam upaya pencegahan kekerasan, yaitu:
1. Penguatan sistem perlindungan berbasis masyarakat, melalui keberadaan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan koordinasi lintas sektor.
2. Respons cepat dalam pelaporan dan penanganan kasus, dengan memastikan korban mendapatkan perlindungan psikologis, hukum, dan sosial.
3. Edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, baik kepada masyarakat umum maupun di lingkungan kerja pemerintahan.
“Kalau ada laporan kekerasan, jangan biarkan berlarut. Segera koordinasikan dengan UPTD PPA, kepolisian, atau DPPKBPPPA agar penanganan bisa cepat dan tepat. Kita semua punya tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi korban,” tegasnya.
Selain itu, Linlin juga menyoroti pentingnya sensitivitas gender di lingkungan kerja pemerintah. Ia mengingatkan bahwa aparatur perlu memberi contoh dengan menciptakan suasana kerja yang bebas dari kekerasan verbal, pelecehan, dan diskriminasi.
Dalam sesi diskusi, para peserta menyampaikan berbagai pengalaman dan tantangan di lapangan, terutama dalam hal pelaporan kasus yang sering kali terkendala oleh rasa malu atau takut dari pihak korban.
Melalui kegiatan ini, DPPKBPPPA Garut berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam mewujudkan sistem perlindungan yang responsif, ramah, dan berbasis masyarakat.
“Pencegahan kekerasan bukan hanya tugas dinas tertentu, tetapi komitmen bersama seluruh aparatur pemerintahan. Mari jadikan Cibalong sebagai wilayah yang aman, tanggap, dan peduli terhadap perempuan dan anak,” pungkas Linlin.***
