GARUTPLUS.CO.ID – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut, Abdullah Effendi, mengungkapkan masih banyak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang belum menyetorkan data para muzaki atau pemberi zakat.
“Kendalanya karena saat ini sudah melalui sistem, mereka kerjaannya mungkin tidak full, tapi tetap saya ucapkan terima kasih kepada UPZ,” ujar Effendi.
Ia menjelaskan, salah satu indikator dari sistem ekonomi syariah adalah zakat. Pemerintah Kabupaten Garut, menurutnya, juga dapat mengukur dan memantau kinerja amil zakat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sehingga nanti dalam penyalurannya bisa membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan masyarakat, dan meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat serta penanganan kemiskinan,” jelasnya.
Berdasarkan data Baznas Garut, total zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Garut mencapai sekitar Rp 2 miliar per bulan.
“Karena kita sudah ada perbup, kita menyatukan persepsi bahwa perbup itu semua gaji dan tunjangan disatukan,” katanya.
Hingga kuartal IV tahun ini, pengumpulan zakat dan infak baru mencapai sekitar Rp 8 miliar, terdiri dari Rp 5 miliar lebih zakat dan Rp 3 miliar infak.
“Targetnya 18 miliar, tapi ada perubahan penurunan terutama di Disdik karena sekarang sertifikasi itu mereka langsung terima ke rekening sendiri, tidak melalui kasda dulu,” ungkap Effendi.
Dari sekitar 20.000 orang PNS dan PPPK di Kabupaten Garut, baru 7.000 yang menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Karena itu, Effendi mengajak seluruh ASN untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi tersebut.
“Kami mengajak bahwa di Garut itu sudah ada perbup, walaupun tidak memaksa tetapi kami menganjurkan untuk berzakat ke Baznas karena di zaman nabi juga tidak pernah ada yang menyalurkan zakat secara langsung tapi melalui amil,” katanya.
Menurut Effendi, apabila zakat dikelola oleh amil, manfaatnya akan lebih luas dirasakan oleh masyarakat. “Karena tujuan zakat itu untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, total zakat dan infak tahun ini diperkirakan hanya mencapai Rp 11 miliar, atau lebih rendah dari target yang sebelumnya mencapai Rp 18 miliar.
“Target tidak tercapai karena sudah ada yang berubah, kalau tahun kemarin Rp 18 miliar targetnya dan target itu bisa tercapai,” pungkasnya.***
