Garutplus.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menegaskan pentingnya prinsip partisipatif dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026, yang digelar di Gedung Pendopo, Senin (28/4/2025).
Dalam forum tersebut, Aris menekankan bahwa penyusunan RPJMD dan RKPD bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan pijakan strategis dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Garut ke depan. RPJMD, menurutnya, adalah dokumen krusial yang mencerminkan visi dan komitmen pemerintahan baru, sementara RKPD menjadi instrumen tahunan untuk memastikan program-program prioritas daerah dapat berjalan secara efektif dan terarah.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya disusun dari atas ke bawah, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Garut,” ujar Aris di hadapan para peserta forum.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Garut berkomitmen menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah. DPRD, kata dia, akan terus mengawal agar setiap proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara cermat, inklusif, berbasis data valid, serta mampu menjawab tantangan-tantangan utama daerah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja.
“Pembangunan yang baik harus dirancang dengan cermat, berbasis data, dan melibatkan seluruh elemen. Kami di DPRD siap mengawal proses ini agar benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Aris juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini. Menurutnya, masukan dari akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga perwakilan warga sangat penting agar dokumen RPJMD dan RKPD tidak sekadar formalitas, tapi menjadi peta jalan pembangunan yang realistis dan berdampak.
Dengan mengusung visi “Garut Hebat Berkelanjutan”, Aris berharap perencanaan kali ini mampu mengakselerasi pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.***
