GarutPlus.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Garut, H. Imat Rohimat, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Kantor Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Selasa (14/10/2025). Dalam kegiatan tersebut, H. Imat mendengarkan langsung berbagai aspirasi dari masyarakat yang hadir mewakili seluruh desa di wilayah Kecamatan Leles.
“Alhamdulillah, reses kali ini berjalan lancar. Semua desa di Kecamatan Leles terwakili. Kami mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat, baik yang berkaitan dengan infrastruktur maupun non-infrastruktur,” ujar H. Imat usai kegiatan.
Menurutnya, sebagian besar aspirasi masyarakat yang muncul kali ini berasal dari sektor UMKM. Warga meminta dukungan pemerintah dalam hal permodalan dan penguatan usaha kecil agar tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan ekonomi.
“Yang paling banyak muncul itu dari pelaku UMKM, karena masih banyak yang butuh perhatian, terutama untuk tambahan modal. Kalau infrastruktur jalan, Alhamdulillah sudah cukup baik. Sekarang masyarakat mulai menyoroti aspek ekonomi dan kesejahteraan,” terang politisi asal Dapil II Garut itu.
Selain UMKM, persoalan air bersih juga menjadi perhatian utama. H. Imat mengungkapkan bahwa beberapa wilayah di Leles, seperti Desa Salamnunggal dan Jangkurang, mengalami krisis air bersih. Untuk itu, ia telah memasukkan program pipanisasi ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk direalisasikan pada awal tahun 2026.
“Saya sudah usulkan program pipanisasi di Desa Salamnunggal dan Jangkurang karena memang krisis air bersih. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di termin pertama tahun 2026,” jelasnya.
Menariknya, dalam dialog dengan warga, muncul pula aspirasi di luar infrastruktur. Salah satunya terkait perusahaan di wilayah Leles yang dinilai tidak memberikan kesempatan kerja bagi laki-laki. Warga menilai rekrutmen di beberapa perusahaan lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan.
“Tadi ada aspirasi dari warga, katanya perusahaan di Leles kebanyakan hanya menerima pekerja perempuan. Saya akan koordinasikan dengan Komisi I agar bisa dikomunikasikan ke pihak perusahaan. Prinsipnya, rekrutmen tenaga kerja harus adil dan merata,” tegasnya.
Selain itu, H. Imat juga menyoroti persoalan insentif kader desa yang dinilai masih sangat rendah. Ia mengaku prihatin karena kader merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, namun belum mendapatkan perhatian yang layak.
“Kader itu yang paling capek di lapangan. Mereka yang menghubungkan masyarakat dengan pelayanan di desa. Tapi insentifnya kecil sekali, bahkan dari provinsi sekarang sudah tidak ada. Ini harus diperjuangkan,” ungkapnya.
Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mencari solusi terkait peningkatan insentif bagi kader desa.
“Pelayanan masyarakat bukan hanya soal jalan yang mulus, tapi juga bagaimana perangkatnya, termasuk kader, bisa sejahtera. Kalau kadernya kuat, pelayanan ke masyarakat pun akan lebih baik,” tutupnya.
